Surabaya (beritajatim. com) – Belum genap satu semester (6 bulan) memimpin Kepolisian Daerah (Polda) Jatim, Irjen Pol Dr Mohammad Fadil Imran, M. Si telah membuat banyak gebrakan dan inovasi. Satu di antaranya program Kampung Tangguh Semeru (KTS), yang kini telah diadopsi sebagai program nasional Polri.

Selalu berpikir, melangkah dan berbuat nyata selangkah di depan dibanding pejabat lainnya, prinsip tersebut yang selalu dijalankan Irjen Pol Fadil. Termasuk dalam konteks terkait adalah program KTS yang digeber habis-habisan untuk menekan, mengurangi, lalu bahkan menghilangkah pandemi Covid-19 di Jatim.

“Ketika orang lain belum berpikir, saya telah berpikir dan melakukannya dalam aksi nyata. Itu prinsip dan filosofi yang ingin terus saya perbuat di Kepolisian, ” jelas pati bintang 2 Polri asli Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ini.

Dengan latar pendidikan sampai S-3 (doktor), pati Polri alumni Akademi Polisi (Akpol) 1991 ini merupakan sosok yang berpengalaman pada bidang reserse. Sebelum menjabat jamaah pertama di Polda Jatim, Irjen Fadil pernah menduduki jabatan di Polres KP3 Tanjung Priok, Polres Kepulauan Riau, Polres Metro Jakarta, Polda Metro, hingga Mabes Polri.

Pada 2008, Irjen Fadil menjabat sebagai Kasat III Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Di tahun yang sama, pati Polri yang suka bicara blak-blakan terkait menjabat sebagai Kapolres KP3 Tanjung Priok. Kenyang memegang jabatan di satuan reserse kriminal dan lama menjabat di berbagai posisi di lingkungan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri, Irjen Pol Fadil mengekspektasikan postur Polri yang tak sekadar efektif dan optimal dalam kinerjanya untuk menegakkan hukum.

Dalam perspektif strategis, tambahnya, dibutuhkan sosok dan postur polisi yang mampu memetakan dan mengatasi setiap persoalan yang bakal menimpa masyarakat dan mendorong terjadinya tindak kejahatan.

“Rumusnya sederhana jika polisi hendak dicintai masyarakat, yakni polisi bisa memberikan jalan terbaik untuk mencegah setiap persoalan yang akan menimpa masyarakat. Dalam konteks ini, kejahatan jangan sekadar dilihat dalam perspektif hukum, tapi juga dilihat dalam perspektif sosiologis, ” katanya.

Perspektif kejahatan bersifat sosiologis yang disampaikan Irjen Pol Fadil adalah setiap tindakan dan / perbuatan hukum yang bisa menimbulkan kerugian di masyarakat. Sedang perspektif kejahatan bersifat hukum adalah setiap tindakan dan atau perbuatan yg bisa dihukum secara pidana.

Dalam konteks mengkonstruksi polisi yang dicintai masyarakat, maka tindakan Kepolisian yang mesti diprioritaskan adalah penanganan kejahatan bersifat sosiologis, tidak merupakan hukum. “Artinya, pendekatan pencegahan kejahatan yang mesti diprioritaskan, ” tambahnya.

Formula yang disampaikan Irjen Fadil tersebut yang dijalankan otoritas kekuasaan politik dan Kepolisian di Jepang, Amerika Serikat, dan banyak negara maju lain di dalam mendesain policy nasional Kepolisian masing-masing negara tersebut.

Tugas dan langkah efektif Kepolisian bersifat preventif itu jauh lebih bernilai dan bermanfaat secara ekonomi, sosial, kultural, lalu kamtibmas dibanding langkah penegakan hukum dan pemberantasan segala macam tindak pidana. “Sederhana rumusannya tentang teknik postur polisi yang dicintai masyarakat, ” tegas Irjen Pol Fadil.

Dengan konstruksi pemikiran dan policy seperti itu, keberadaan, fungsi, dan peran Bhabinkamtibmas Polri mesti dilihat dan didayagunakan sebagaiselaku, ala, menurut, maksimal. Personel Bhabinkamtibmas Polri mesti dibangun kapasitasnya, integritas, kompetensi, serta profesionalisme secara terstruktur melalui pendidikan yang kurikulumnya didesain secara baku dan linier dengan realitas obyektif lapangan. “Itu yang mesti kita lakukan, ” tukasnya.

Secara operasional praksis, katanya, dalam konteks kekinian terutama di era pandemi Covid19, Bhabinkamtibmas Polri menjadi garda terdepan Polda Jatim memberikan edukasi dan pencegahan virus mematikan ini di masyarakat. Program aksi menjalankan program ini adalah KTS. Hingga awal bulan Agustus 2020, jumlah KTS di Jatim mencapai 2. 091 kampung.

“Bhabinkamtibmas Polri yang hebat dan layak kita berikan applaus. Kita-kita di level pimpinan (Polri) terkait bagian gunting pita saja. Ruang dan waktu untuk Bhabinkamtibmas Polri. Itu wujud komitmen kami buat mencegah kejahatan, ” jelas Irjen Pol Fadil.

Program KTS yang kini jumlahnya telah mencapai 2. 090 kampung pada Jatim, secara obyektif, dilibatkan di dalam kerja-kerja riil terkait dengan assessment, tracing, dan treatment penanganan pandemi Covid-19. KTS menyatu dan menjadi bagian integral struktur sosial masing-masing wilayah.

Dalam operasionalisasinya, implementasi KTS membutuhkan rekayasa perilaku dan struktur yang saling mendukung di masyarakat, praktek baik pada antaranya dalam kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta kolaborasi dengan Dinas Kesehatan lalu penggunaan IT dalam kinerjanya.

Dalam hal ini dibutuhkan partisipasi sosial yg kuat dari masyarakat, sehingga system KTS tak bersifat top lower. “KTS adalah kristalisasi dari policing in disaster. KTS hanya sebuah nama, ” ingat Irjen Pol Fadil.

Dalam prinsip policing in disaster, kata Kapolda, harus dipahami bahwa pandemi Covid-19 adalah kondisi luar biasa. Poin lainnya, kenyataan tersebut merupakan ujian bagi pemimpin dan fungsi kepemimpinannya. Lantas, tambahnya, harus dibangun prinsip community partnership, transformation organization, problem solving, dan community mobilitation.

“Karena itu, Bhabinkamtibmas berada di ujung tombak sebagai problem solver, crime analysis, dan safety assessor. Jika ketiga fungsi tersebut bisa dijalankan dengan baik dengan Bhabinkamtibmas dan semua anggota Polri, wah luar biasa Kepolisian kita. Pada semua negara maju, ketiga peran itu bisa dijalankan dengan benar oleh polisi dan kita mesti mengarah ke sana, ” tegas Irjen Pol Fadil.

Dalam beberapa waktu ke depan, orang pertama di Polda Jatim ini memerintahkan satuan-satuan kewilayahan di Polda Jatim untuk mengawal aktifitas sosial ekonomi masyarakat, tapi oleh penerapan protokol kesehatan secara disiplin. Polisi juga, katanya, mesti paham aspek makro dan mikro ekonomi yang ada di wilayahnya, benar kabupaten maupun kota. Tujuannya, agar gerak dinamika ekonomi rakyat terus berjalan dan bertumbuh.

“Tolong para kapolres, kapolresta, dan kapolrestabes cari tahu angka pertumbuhan ekonomi dan sektor mana yang mengakselerasi ekonomi di satu kabupaten dan kota. Polisi juga mikir covid dan ekonomi sekaligus. Saya mendengar denyut nadi ekonomi Jatim ini berpengaruh kuat kepada dinamika ekonomi di 19 provinsi lain di kawasan Indonesia Timur. Kalau ekonomi Jatim goyah, 19 provinsi lainnya di Indonesia Timur pasti ikut goyah, ” jelas Kapolda.

Data yang wujud menunjukkan, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5, 52 persen pada 2019, besaran produk domestic regional bruto (PDRB) Jatim mencapai Rp 2. 352, 43 triliun. Kapasitas PDRB Jatim tersebut terbesar kedua di Indonesia di bawah DKI Jakarta.

Untuk Kota Surabaya, pada tahun 2018 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 6, 2 persen, besaran PDRB Surabaya mencapai Rp 554, 59 triliun. Artinya, kontribusi PDRB Surabaya terhadap PDRB Jatim di tahun 2018 lebih dari twenty one persen.

Di tahun 2019, kapasitas PDRB Kabupaten Gresik sebesar Rp 139, 043 triliun dan tahun 2018 sebesar Rp 130, 408 triliun. Kabupaten Sidoarjo pada 2018 besaran PDRB mencapai Rp 174, 280 triliun dan tahun 2019 sebesar Rp 189, 262 triliun.

Bagaimana dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan? Di tahun 2018, besaran PDRB Mojokerto mencapai Rp seventy six, 68 triliun dan tahun 2019 sebesar Rp 82, 39 triliun. Untuk Kabupaten Pasuruan, kapasitas PDRB di tahun 2018 mencapai Rp 136, 58 triliun.

Dengan kapasitas PDRB Jatim di tahun 2018 berkisar Rp charge cards 200 triliun, gabungan PDRB Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Pasuruan sekitar 50 persen dari PDRB Jatim secara keseluruhan. Maknanya, kelima daerah tersebut menjadi pusat kegiatan sosial ekonomi paling strategis dan penting di Jatim dibanding 33 kabupaten/kota lainnya di provinsi berpenduduk 40 juta jiwa ini. Di kelima kabupaten kota tersebut, sektor ekonomi yang bergerak cukup lengkap: ekonomi primer, ekonomi manufaktur, dan ekonomi jasa. [air/suf]