Promo menarik pada undian Data Sidney 2020 – 2021.

Lamongan (beritajatim.com) – Adanya aktifitas reklamasi yang sudah berlangsung cukup lama di bibir pantai yang berada di kawasan Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan diduga belum mengantongi izin reklamasi atau ilegal.

Sehubungan dengan hal itu, sejumlah warga setempat mengaku resah dan khawatir atas keberadaan aktivitas reklamasi tersebut. Bahkan, beberapa warga menyebut bahwa proyek reklamasi itu simpang siur meski sudah berjalan cukup lama.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Desa (Kades) Kandangsemangkon, Agus menyebut bahwa proyek reklamasi itu sudah ada sejak lama. Menurutnya, lahan tersebut merupakan lahan milik salah satu warga asal Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran yang disewa oleh investor.

“Saya kurang tahu ya, sudah mengantongi izin apa belum, proyek reklamasi itu sudah dimulai kurang lebih 6 tahun yang lalu dan hanya sosialisasi satu kali saja, selanjutnya pihak investor tidak pernah koordinasi lagi mas sampai sekarang sama pihak Pemerintah Desa,” ungkap Kades Agus, Kamis (26/8/2021).

Selain itu, Agus juga menambahkan, berdasarkan data yang ada, tanah milik warga yang disewa oleh investor itu memiliki luas kurang lebih hanya 2500 m². Tetapi, saat ini luas lahan yang sudah direklamasi itu diperkirakan telah melebihi batas. Diketahui, proyek reklamasi tersebut, dilakukan oleh PT Saldefens Lamongan Shipyard yang rencananya akan dibuat sebagai galangan atau dok kapal.

Sementara itu, Aditya, salah satu warga setempat menyampaikan, bahwa keberadaan dari reklamasi itu sedikit mengganggu aktivitas warga sekitar, utamanya para nelayan setempat saat menjalankan aktifitas melautnya.

“Kata teman saya, katanya pengajuan ijinnya sudah sampai ke pusat, tapi sudah sekitar 4 tahun yang lalu. Teman saya juga bilang, katanya ia sempat mengikuti sampai di Dinas LH (Lingkungan Hidup) Provinsi Jawa Timur. Namun, terkait sudah keluar atau belum ijinnya, warga tidak ada yang tahu,” terang Aditya saat dikonfirmasi.

Atas kondisi itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lamongan, Anang Taufik saat ditemui membenarkan, bahwa aktifitas PT Saldefens Lamongan Shipyard telah ada sejak lama. Namun, mengenai perijinan, imbuh Anang, tak mengetahui secara detail, karena hal itu bukan wewenang dari DLH Kabupaten Lamongan.

“Terkait perijinan, untuk ijin lingkungan itu kewenangannya LH Pemerintah Provinsi Jatim, sedangkan untuk ijin reklamasinya kemungkinannya memang ke pusat. Kan begitu regulasinya,” tandas Anang kepada beritajatim.com.

Lebih lanjut, Anang mengharapkan, bahwa untuk pihak-pihak perusahaan yang berkepentingan mengenai sejumlah aktifitas yang dilakukan, maka sehendaknya mereka untuk lebih proaktif dalam mengurus izin reklamasi dan mensosialisakannya kepada warga di sekitar lokasi.

Dalam pantauan di lapangan, sejumlah alat berat hingga kini tampak terus melakukan aktivitas di sekitar lokasi. Para warga juga mengatakan, bahwa Truk bermuatan material pengurugan juga terlihat lalu lalang dengan intensitas cukup tinggi di lokasi setempat.

Ketika awak media bersama beberapa warga ke lokasi pekerjaan, penanggung jawab yang ditugaskan oleh perusahaan tidak berada di lapangan. Sedangkan, pekerja yang berada di lokasi pun tidak tahu menahu soal itu.[riq/ted]