Bojonegoro (beritajatim. com) – Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro menetapkan kasus sengketa tanah milik awak yang diserobot oleh oknum pengacara. Dari putusan Majelis Hakim PN Bojonegoro tersebut, baik penggugat maupun tergugat merasa tidak puas.

Pihak penggugat yakni Menghargai Astutik, Hartinah, dan Guntur ngerasa tidak puas atas putusan lembaga hakim. Begitu pula pihak tergugat juga merasa putusan majelis hakim kurang tepat terhadap amar vonis sidang sengketa tanah seluas 4. 282 meter persegi di Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro tersebut.

Dalam sesi tersebut majelis hakim dipimpin oleh Salman Alfarasi dengan hakim bagian Isdaryanto dan Ainun Arifin. Amar putusan yang dibacakan majelis ketua, mengabulkan sebagian gugatan ketiga penggugat.

Di antaranya akta jual beli (AJB) nomor 446 yang terbit pada 21 Maret 2013 di PPAT Eni Zubaidah (tergugat 2) dinyatakan cacat norma. Sehingga sertifikat tanah nomor 32 yang diterbitkan BPN Bojonegoro (tergugat 3) atas nama Kunardi (tergugat 1) juga cacat hukum.

Menurut Humas Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro, Isdarianto, pada intinya, tanah seluas 4. 282 meter persegi di Daerah Kunci itu benar milik ketiga penggugat.

“Begitu juga dengan proses pelelangan sertifikat negeri atas nama Kunardi oleh Bank PNM (turut tergugat 1) yang dimenangkan oleh Arif Handoko (tergugat 4) dinyatakan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ” ujarnya, Kamis (3/9/2020).

Keterangan dokumen-dokumen itu sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena mengacu pada putusan perkara 198/Pid. B/2019/PN Bjn. Dalam putusan tersebut, tergugat Kunardi, telah divonis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mengabulkan tindak pidana menyuruh menempatkan fakta palsu kedalam surat otentik (AJB) dan harus menjalani hukuman pidana penjara dua tahun.

Sedangkan, gugatan yang tidak dikabulkan ialah pemohonan ketiga penggugat agar para tergugat membayar ganti menderita sebesar Rp 764 juta. Kausa tidak dikabulkan karena rincian yang diberikan oleh para penggugat tidak mampu dibuktikan secara riil ataupun bisa dibilang dasarnya kurang kuat.

Jasmadi selaku kuasa hukum ketiga penggugat mengatakan, putusan majelis hakim terhadap kasus dengan ia kawal sejak 2018 itu kurang memuaskan. Dia senang karena sertifikat tanah seluas 4. 282 meter persegi diputus oleh elok hukum bahwa tanah itu hak ketiga penggugat. Namun ada selalu rasa kecewa, karena majelis tak mengabulkan permohonan ganti rugi senilai Rp 764 juta.

“Padahal tanah itu dieksekusi semenjak 2018, para penggugat sebagai petani tentu tidak bisa menggarap tanah berupa sawah tersebut, seharusnya kan ada ganti rugi dari para tergugat. Jadi bagi kami, letak keadilannya belum terpenuhi, ” tegasnya.

Ia mengatakan, pihaknya telah mencantumkan rincian kerugian material akibat tindakan melawan hukum Kunardi (tergugat 1) yang memberikan bahan palsu saat proses pembuatan akta jual beli (AJB) di PPAT Eni Zubaidah.

Pihaknya juga masih pikir-pikir hingga tujuh hari ke depan apakah mengambil upaya hukum banding atau tidak. “Kami akan bermusyawarah terlebih awal apakah nantinya akan mengajukan melaksanakan atau menerima putusan majelis ketua, ” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan kuasa patokan Eni Zubaidah (tergugat 2) yaitu M Mansur, bahwa pihaknya kemungkinan besar akan mengajukan upaya melaksanakan. Menurutnya, majelis hakim melebihi kewenangannya. Sebab permintaan para penggugat itu membatalkan sertfikat tanah tersebut, tetapi di putusannya berubah menjadi brevet tidak memiliki kekuatan hukum mengepak. “Putusan majelis hakim melebihi seruan dari pihak penggugat, ultra petita istilahnya. Kemungkinan besar kami mau ajukan banding, ” katanya.

Perlu diketahui, ketiga penggugat yakni Puji Astutik, Hartinah, dan Guntur mencari keadilan melalui jalur hukum sejak 2019 lalu. Mereka petani yang menggarap tanah bersifat sawah seluas 4. 282 pada Desa Kunci tersebut. Sertifikat desa tersebut milik Sastrosentono yang mana sudah meninggal dunia.

Satu sertifikat tanah itu sudah dibagi jadi tiga, namun sertifikat belum dipecah menjadi tiga. Karena warga kampung menjunjung tinggi dasar saling percaya. Namun, ternyata sekitar 2012 silam, salah satu terampil waris tanah itu Riyanto datang ke tempat Kunardi dengan bahan minta solusi cara mendapatkan pinjaman dengan jaminan sertifikat tanah.

Rencananya uang pinjaman itu dijadikan modal, Kemudian Riyanto menganjurkan sertifikat segera Sastrosentono kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan para-para petugas di berbagai bank serta sempat mencoba memasukkan permohonan pinjaman di bank, namun ditolak karena penjamin sudah lanjut usia.

Karena lama tidak tersedia kelanjutannya, kemudian Riyanto meminta sertifikat tersebut dari Kunardi. Namun Kunardi berdalih sertifikat ketlisut/klibet (lupa menurunkan di mana). Kemudian selang beberapa tahun, pada 2018 itu tanahnya dieksekusi oleh bank dan sertfikat sudah balik nama atas nama Kunardi. [lus/kun]