Info seputar HK Hari Ini 2020 – 2021.

Surabaya (beritajatim. com) – Kasus penyerobotan negeri oleh mafia tanah dalam Surabaya terungkap. Tiga karakter berhasil diamankan Unit Harda Satreskrim Polrestabes Surabaya. Kejadian yang sudah bergulir sejak 2015 ini pun keputusannya berhasil dibongkar. Ironisnya, urusan ini juga melibatkan oknum PNS (pegawai negeri sipil).

Mereka kendati mengincar tanah dengan harga hampir Rp 0, 5 triliun atau Rp 476 miliar dengan luasan sekitar 17. 551 meter persegi.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Johnny Eddizon Isir membaca, terungkapnya kasus ini sebab ada laporan dugaan penyerobotan tanah. Padahal, tanah dengan dimiliki para pelaku telah terjual. Mereka merupakan gabungan mafia tanah yang menyelenggarakan kejahatannya dengan sangat saksama.

Mulai menciptakan konflik, persidangan sengketa desa, mengurus pengajuan sertifikat negeri dan membuat strategi tulisan petok. “Jadi tiga tersangka yang kita amankan ini adalah pelaku dengan kira-kira peran. Peran pertama penerima hibah atau ahli darah. Ada pendana, ada PNS sebagai pengurus surat petok palsu dan juga peran membuat strategi adanya sengketa di pengadilan, ” jelasnya kepada jurnalis.

Tiga pelaku tersebut ialah Subagio (52), oknum PNS Pemkab Gersik Bagian Umum, Djerman Prasetyawan (49) serta Samsul Hadi (52). Lengah satu pelaku, memiliki kedudukan dari awal hingga akhir melakukan pengajuan surat ke Badan Petanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya.

Sedangkan oknum PNS itu merupakan pelaku yang berja dari tingkat Sekrestaris Kecamatan hingga sekarang bekerja dalam bagian umum. Pelaku bernama Subagio ini berperan menyelenggarakan tanah, penandatanganan surat sengketa hingga penerbitan surat petok yang dihibahkan ke penyambut hibah yakni pelaku SH.

Pelaku mewujudkan sejumlah surat dengan bahan tanah di Kelurahan Manukan Kulon dan Manukan Wetan. Tanah seluas 17 seperseribu meter persegi ini disasar. Padahal, sejatinya para pemilik tanah yang asli ada yang sudah menjual sebagian, ada yang membuat sertifikat tanah dan ada dengan masih dalam proses pengurusan tanah.

“Jadi memang kasus mafia desa ini sangat rapi. Kita juga harus membentuk Satgas Mafia Tanah. Melibatkan Pemkot Surabaya, tim ahli dari Airlangga, Pengadilan, dan BPN. Dengan begitu kita bisa membongkar praktik mafia tanah ini, ” paparnya.

Sementara itu Maradona, Perwakilan Tim Ahli Universitas Airlangga Surabaya, sekaligus Wakil Dekan Tiga Fakultas Hukum memperhitungkan kasus ini sangat ketat. Bahkan tim ahli akan menerjunkan tim Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Kaidah Pertanahan.

Metode ini diambil lantaran karakter termasuk ahli dan profesional dalam membentuk konfilik asas. Bahkan mereka juga melaksanakan persidangan hukum perdata secara konsep sudah ada perdamaian. “Kita menyediakan ahli norma. Bahkan ahli hukum pertanahan, Perdata dan pidana telah disiapkan dari Unair. Temperamen kejahatan ini terstruktur & sistematis yang direncanakan oleh orang-orang yang sudah biasa melakukan, ” katanya.

Dari kasus ini kepolisian akan menjerat tiga pelaku dengan pasal KUHP 263 tentang pemalsuan tulisan. Pelaku diancam dengan azab paling lama 6 tahun penjara. Sementara itu pelaku lain yang disebutkan jadi pendana yakni AM, DP dan AK serta karakter lain belum dijelaskan statusnya dalam kasus perkara mafia tanah ini. [man/suf]