Bojonegoro (beritajatim. com) – Dewan Pengupahan Kabupaten Bojonegoro telah menyepakati besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bojonegoro 2021 menemui kenaikan sebesar 3, 27 upah dari tahun sebelumnya. Meski di dalam masa Pandemi Covid-19, UMK Bojonegoro tetap dinaikkan sesuai hasil inspeksi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masyarakat.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro Welly Fitrama mengatakan, poin UMK Bojonegoro 2020 sebesar Rp 2. 016. 781, sehingga untuk 2021 UMK menjadi Rp 2. 082. 729. “Setelah disepakati mahkamah pengupahan kabupaten, proses selanjutnya rekomendasi kepada Gubernur Jawa Timur buat ditetapkan, ” ujarnya, Jumat (13/11/2020).

Menurut Ketua Konsorsium Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bojonegoro Soegihanto, penetapan kenaikan UMK 2021 itu sempat alot. Pemkab Bojonegoro sebelumnya meminta agar tidak ada kenaikan nilai UMK pantas dengan surat edaran (SE) Departemen Tenaga Kerja (Kemenaker) tentang Penetapan Upah Minimum 2021 pada Periode Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Perundingannya tahu alot, kami mengusulkan agar ada kenaikan 8 persen sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, ” ujarnya.

Alasan untuk tetap menaikkan UMK sebesar 8 persen itu karena di Kabupaten Bojonegoro beberapa kongsi tidak terdampak secara signifikan kepada Pandemi Covid-19 yang terjadi era ini. Apalagi, lanjut dia, buatan survei KHL juga masih jalan. “SPSI menilai secara nasional tak dipungkiri terjadi resesi ekonomi. Tetapi, kondisi di Bojonegoro tidak terjadi, ” jelasnya.

Karena berjalan lancar, maka, kata tempat, perusahaan punya kewajiban untuk mensejahterakan pekerjanya. Dari anggota SPSI Bojonegoro sendiri sejauh ini tidak tersedia yang terimbas adanya PHK maupun dirumahkan. Perusahaan juga tidak tersedia yang mengurangi pekerjanya selama pandemi.

“Tidak semua kongsi melakukan PHK, bahkan perusahaan cerutu di Bojonegoro ada yang mengambil lowongan pekerjaan, ” pungkasnya. [lus/but]