Jakarta (beritajatim. com) – DPD RI mengingatkan, sekaligus memberi bukti kepada KPU RI dan Bawaslu RI terkait tahapan Pemilihan Besar Daerah (Pilkada) serentak yang agenda digelar 9 Desember 2020 mendatang. Sejumlah aspirasi dari daerah disampaikan secara langsung kepada kedua institusi inti penyelenggara Pilkada tersebut.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan, dalam Sidang Paripurna Juni silam, DPD RI memang memahami keinginan pemerintah untuk tetap melaksanakan Pilkada berbarengan pada 9 Desember 2020, namun DPD RI juga mencatat keberatan yang diajukan Komite I DPD RI atas hajatan demokrasi dalam daerah tersebut. Demikian disampaikan LaNyalla kepada Ketua KPU RI Pintar Budiman dan Ketua Bawaslu RI Abhan, Senin (14/9/2020) pagi pada Jakarta.

Didampingi Kepala Komite I Fachrul Razi, LaNyalla menyampaikan adanya banyak pelanggaran aturan kesehatan dan potensi penurunan status demokrasi akibat praktek kecurangan atau pemanfaatan secara terselubung situasi pagebluk Covid-19 oleh sejumlah calon, khususnya calon dari kalangan Petahana. “Semua catatan tersebut ada di Komisi I, nanti Senator Fachrul Razi dapat menyampaikan secara lebih detil, ” ungkapnya.

Ia berharap, Bawaslu jadi garda terdepan yang menjamin kualitas pilkada berjalan dengan baik, sanggup tetap dengan tegas bekerja. Secara memberikan evaluasi secara berkala serta terbuka kepada publik, atas jalan tahapan Pilkada yang berjalan. Sehingga bisa menjadi masukan bagi semua pihak. Terutama KPU RI serta KPU di daerah. Juga untuk para Senator dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Di wadah yang sama, ketua Komite I yang juga Senator asal Aceh, Fachrul Razi menyatakan pihaknya benar menjadikan opsi penundaan Pilkada sebagai sikap Komite I. Mengingat kira-kira temuan dan ancaman masalah. Terutama potensi Pilkada sebagai klaster massal penyebaran Covid-19. “Ini sudah awak sampaikan, mengingat ada pintu untuk melakukan penundaan atau pemberhentian tingkatan pilkada di dalam UU Pilkada, ” urainya.

Ditambahkan Fachrul, Komite I juga sudah menggelar rapat konsultasi dengan Polri dan Kejaksaan Agung, tentang kesiapan dua institusi tersebut untuk mendukung secara penuh kerja Bawaslu RI dalam melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran tahapan Pilkada. “Dan kemarin telah terbukti adanya pelanggaran protokol Covid saat pendaftaran pasangan calon di sejumlah KPU di kawasan, ” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu RI Abhan meyakinkan Pimpinan DPD RI dan para-para Senator bahwa pihaknya mampu mengikhtiarkan sejumlah pelanggaran yang terjadi. Kami memang memiliki keterbatasan SDM, tetapi kami mendapat back up lengkap dari institusi lain. Mulai sejak Satpol PP, Polisi hingga Kejaksaan. “Dari pengalaman sebelumnya, ada kaum pelanggaran Pilkada dan Pemilu dengan kami proses hingga ke ranah hukum dan diadili di mahkamah, ” tukasnya.

Tatkala Ketua KPU RI Arief Budiman membenarkan bahwa ada beberapa calon peserta Pilkada yang positif terpapar Covid-19. Bahkan per 14 September 2020, angkanya telah menjadi 63 orang, dan tersebar di 21 provinsi. “Sebelumnya di media sedang 59. Sekarangh sudah menjadi 63. Tetapi kami telah menyiapkan protokol dan prosedur serta skema buat menjawab persoalan tersebut, ” urainya.

Arief pun menjelaskan beberapa hal terkait prosedur aturan Kesehatan yang akan diberlakukan pada semua tahapan Pilkada serentak Desember nanti. Salah satunya aturan total peserta kampanye. Dimana pada bagian debat, hanya dapat dihadiri 50 orang, yang dibagi dari total pasangan calon. Dan kampanye akbar satu paslon, hanya boleh dihadiri maksimal 100 orang dengan adat yang juga ketat.

“Jadi dalam pikiran nanti, kalau pasangan calon ada 2, maka kuota 50 karakter dibagi dua, masing-masing paslon cuma boleh membawa 25 pendukung. Jika ada 5 pasangan, ya per hanya boleh membawa 10 karakter pendukung. Itu pun dengan kondisi protokol yang ketat. Termasuk saat hari H pemilihan, bagi pemilih yang positif Covid dan di dalam isolasi, petugas yang mendatangi, secara APD standar, semua sudah awak simulasikan, ” tandasnya.

Ditambahkan Arief, dari total bunga anggaran yang semula direncanakan Rp. 4, 7 trilyun, KPU lulus memangkas menjadi Rp. 3, 7 trilyun, menyusul penurunan biaya rapid test yang telah dipagu oleh Kemenkes. “Dan dari total biaya tersebut hanya Rp. 5 milyar yang dipergunakan oleh KPU RI, sisianya semua dialokasikan ke KPU di daerah. Dan dana tersebut sebagian dipergunakan untuk keterlibatan 3, 3 juta tenaga honorer di daerah. Ini juga diharapkan menghidupkan roda perekonomian di daerah, ” pungkasnya. [hen/suf]