Jakarta (beritajatim. com) – Dewan Kehormatan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat kembali mengingatkan pentingnya media dan kuli agar menjaga jarak dalam kontestasi politik Pilkada 2020.

Seperti diketahui Pilkada serentak akan digelar di 270 daerah elok provinsi, kota dan kabupaten pada seluruh Indonesia pada 9 Desember 2020. Rangkaian kegiatannya seperti gerakan saat ini tengah berlangsung mematok 5 Desember yang akan datang.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang mengiakan banyak menerima pengaduan mengenai keterlibatan wartawan dan bahkan pengurus pola wartawan dalam dukung mendukung pasangan calon di daerah.

“Khittah profesi kuli dan pekerjaan jurnalistik sejak zaman adalah tidak memihak dan swasembada khususnya selama proses pilkada. Tabiat itu untuk menjaga Pilkada berjalan demokratis, mengawasi azas jujur & adil sehingga menghasilkan kepemimpinan daerah yang terbaik, ” kata Petunjuk seusai memimpin Rapat Dewan Kehormatan PWI Pusat, Senin (19/10/2020) yang digelar via zoom .

Rapat dihadiri Sekreraris DK Sasongko Tedjo, anggota Asro Kamal Rokan, Tri Luhur Kristanto, Nasihin Masha dan Rajapane.

Harus Mengundurkan Diri
Bagi anggota & pengurus PWI sendiri dari tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat, telah jelas panduannya baik dalam Susunan Dasar dan Peraturan Rumah Nikah, Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan.

“Namun entah karena kurang sosialisasi ataupun besarnya godaan, Dewan Kehormatan merekam masih terjadi pelanggaran yang dikerjakan wartawan dan pengurus PWI, ” tambahnya.

Seperti misalnya kasus yang sekarang sedang ditangani DK PWI Pusat yakni sokongan secara terbuka pengurus PWI pada suatu daerah terhadap salah utama pasangan calon dalam pemilihan gubernur. Rapat DK telah merekomendasikan kepada Pengurus PWI Pusat untuk menindak tegas oknum pengurus dimaksud.

Ilham mengingatkan, mendukung sekadar tidak boleh apalagi menjadi tim sukses atau menjadi pasangan bahan. Menurut PD PRT terbaru buatan Kongres PWI di Solo agenda 27-30 September 2018, jika pengelola PWI bertindak partisan seperti itu, mereka harus berhenti bukan teristimewa cuti.

Keputusan yang lebih tegas tersebut tidak lain dikeluarkan demi memelihara integritas, martabat dan profesionalitas wartawan. Peran media hendaknya lebih ditekankan untuk mengawal terselenggaranya kontestasi kebijakan yang jujur dan adil & menyosialisasikan pasangan calon secara nyata benderang agar masyarakat tidak salah pilih.

DK PWI Pusat mengajak insan pers untuk menjaga self interest distancing pada musim pilkada seperti sekarang tersebut. Kalau perlu secara khusus menganjurkan panduan agar pilkada berlangsung aman karena di tengah pandemi.

DK PWI dalam kesempatan itu juga menyoroti masih banyaknya ketidakakuratan dalam pemberitaan bahkan pemelintiran berita sehingga menghasilkan bias informasi. “Menjadi wartawan itu berat kepalang jawabnya. Dituntut selalu profesional, membentengi kode etik dan kode lagak wartawan, ” tandas Ilham Kartika. [hen/suf]