beritajatim. com –  Langkah  RCTI  dan  iNews  mengajukan uji materi terhadap UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang  Penyiaran  ke Mahkamah Konstitusi menimbulkan pro dan kontra di kalan jagad netizen Indonesia.

Dalam tes materi, mereka meminta seluruh servis dan tayangan video berbasis spektrum frekuensi radio tunduk pada susunan UU Penyiaran, termasuk siaran  live  di internet.

Patuh pakar informatika, multimedia, dan telematika Roy Suryo sebaiknya DPR & Kementerian Komunikasi dan Informatika segera membuat UU Penyiaran yang terakhir, yang lebih aktual dengan suasana terkini sehingga pasal yang digugat RCTI dan iNews tidak menetapkan terjadi.

“Saya meminta JR di Mahkamah Konstitusi ini bisa menjadi trigger bagi  @DPR_RI dan @kemkominfo untuk segera memperbaharui UU yang sudah berusia 18 tahun atau out of date tersebut sehingga tetap demokratis, ” kata Roy Suryo ketika live di PR FM News tentang gugatan RCTI dan iNewsTV kepada UU Penyiaran.

Menurut Roy Suryo yang disampaikan pada akun Twitter, kebebasan berekspresi perlu dalam Iklim demokrasi, namun susunan hukum tetap diperlukan agar tak absolut.

Roy Suryo menekankan intinya ini soal keniscayaan teknologi, UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 sudah selayaknya diremajakan sesuai dengan perkembangan teknologi data.

“Tweeps, netizen tidak perlu khawatir apalagi terkesan “lebay” memblow up seolah-olah JR UNDANG-UNDANG Penyiaran Nomor 32/02 yang dikerjakan @RCTI_INDONESIA & @OfficialiNewsTV ini mau sampai melarang video call serta kebebasan demokrasi dan sebagainya. Woles saja, saya tetap percaya semua moda ada porsinya masing-masing, ” kata dia.

Apa penjelasan iNews?

Kuasa hukum RCTI serta iNews M. Imam Nasef pada laporan situs  iNews. id  kelakuan judicial review tersebut  ditujukan untuk kepentingan nasional.

“Uji materi ini tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemohon saja, tetapi juga di dalamnya ada relevansi nasional, karena konten siaran dengan dihadirkan layanan OTT (over the top) juga dikonsumsi oleh publik, ” ujar Imam Nasef di Jakarta, Senin (22/6/2020).

Pemohon judicial review, kata Nasef, tidak anti terhadap OTT langka maupun lokal. Namun, dua hal yang perlu dipertimbangkan oleh negeri yaitu aspek kepastian hukum & kesetaraan.

Dua hal tersebut dikatakan merupakan inti daripada gugatan kliennya ke MK. Terkait dengan kepastian hukum, Nasef mengungkapkan belum ada kejelasan definisi pada UU  Penyiaran  Pasal 1 nilai 2.

Menurut Nasef, ada sebagian kalangan yang menyatakan bahwa OTT masuk dalam rumusan sebagaimana disebutkan dalam UU Pancaran Pasal 1 angka 2, namun tak sedikit kalangan yang menyanggahnya sehingga publik terbelah.

Nasef memaparkan pemohon juga menginginkan kesetaraan bagi seluruh penyelenggara penyiaran. Apalagi, baik lembaga penyiaran digital maupun konvensional sama-sama melakukan acara yang serupa, yaitu memproduksi konten pancaran.

“Tapi, yang kepala tunduk kepada UU Penyiaran, tatkala yang digital tidak. Kita mau yang digital juga tunduk pada UU Penyiaran, sehingga tercipta barang apa yang disebut level playing field, ” kata Nasef.

Disebutkan dalam laporan  iNews, menciptakan landasan hukum bagi tayangan gambar berbasis internet, tanpa terkecuali bagus lokal maupun asing, adalah tujuan dari stasiun televisi  RCTI  & iNews dalam mengajukan permohonan tes materi UU Penyiaran ke MK.

“Jika JR dikabulkan, diharapkan kualitas isi siaran video berbasis Internet dapat dihindarkan lantaran pornografi, kekerasan serta kebohongan, kemuakan, termasuk fitnah (hoaks) dan sejenisnya, yang tidak sesuai dengan tamadun bangsa Indonesia yang sesungguhnya serta bahkan berbahaya bagi kesatuan NKRI. Ini tanpa terkecuali, untuk penyiaran berbasis Internet lokal maupun ganjil, ” kata Corporate Legal Director MNC Group Christoporus Taufik, belum lama ini.

Fot; o: smartphone

Bila judicial review tersebut dikabulkan, Chris berharap muatan tayangan video berbasis Internet dapat lebih berkualitas, tersaring dari konten kekerasan, pornografi maupun SARA, jadi setiap konten yang disiarkan sanggup dipertanggungjawabkan.

Putusan daripada uji materi tersebut, kata dia, akan ikut ambil bagian menjadikan NKRI kembali kepada marwahnya cocok dengan tujuan berbangsa dan bernegara, yang tidak hanya merdeka, namun juga bersatu, adil dan rani sebagaimana jelas tertuang dalam Awal UUD 1945.