Jackpot hari ini Result Sidney 2020 – 2021.

Pemerintahan di Kabupaten Jember seringkali menghadirkan ironi. Masa mengawali masa pemerintahannya di dalam Februari 2016, Bupati Faida mendapat karpet merah daripada pemerintahan sebelumnya di kolong kepemimpinan Bupati MZA Djalal. Selain Peraturan Daerah Perkiraan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 yang sudah selesai terbahas, LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 mendapatkan opini tertinggi dari Lembaga Pemeriksa Keuangan (BPK): adil tanpa pengecualian (WTP).

Dengan awalan dengan baik, Bupati Faida seharusnya bisa melanjutkan pemerintahan dalam Kabupaten Jember dengan bertambah baik. Namun sejarah mencetak lima tahun masa pemerintahan Faida di luar ekspektasi. Disharmoni dengan parlemen serta kebijakan-kebijakan kontroversial membuat Jember bising dengan hiruk-pikuk politik.

Pembahasan dan pengesahan Sistem Daerah APBD 2017 serta 2018 terlambat dari agenda yang ditentukan undang-undang, diwarnai konflik keras dengan DPRD Jember. Bahkan bupati & DPRD Jember tidak bermufakat mengesahkan Perda APBD 2020 dan 2021.

Perda APBD 2019 menjelma satu-satunya yang dibahas positif waktu dan bahkan meninggalkan tenggat 30 November 2018. Namun ironi terjadi, era LKPD APBD 2019 tidak memenuhi kelayakan standar akuntansi dan aturan, sehingga dinyatakan disclaimer alias tidak mampu dinilai oleh BPK.

Ini hasil audit terburuk terhadap LKPD Kabupaten Jember sepanjang sejarah. Makin terburuk sepanjang sejarah tadbir kabupaten dan kota di Jawa Timur. Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengutarakan, tim auditor BPK tidak memperoleh bukti yang lulus untuk melakukan audit bersandarkan standar pemeriksaan keuangan negeri. “Atau terjadi fraud atau penyimpangan penyajian laporan keuangan negara, ” katanya.

Sebelumnya, BPK menyampaikan opini wajar dengan pengkhususan (WDP) terhadap LKPD APBD 2016 dan 2018. Semasa masa pemerintahan Bupati Faida, BPK hanya sekali menyampaikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan APBD 2017.

Buruknya LKPD APBD Jember itu berlanjut pada APBD 2020, tahun terakhir masa tadbir Bupati Faida. Dia meninggalkan penilaian penilaian opini tak wajar (OTW) dari BPK Jawa Timur kepada Tumenggung Hendy Siswanto. Ada tujuh hal bersifat material yang menyebabkan BPK menilai LKPD Kabupaten Jember 2020 tidak disajikan secara wajar. Baru, tidak ada pengesahan DPRD atas APBD Tahun Taksiran 2020.

Ke-2, jumlah penyajian belanja pegawai sebesar Rp 1. 302, 44 miliar serta biaya barang dan jasa sebesar Rp 937, 97 miliar tidak sesuai dengan penguraian APBD dan merupakan hasil pemetaan (mapping) yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan penyajian beban pada laporan operasional. Akibatnya, belanja pegawai disajikan lebih rendah, sedangkan honorarium barang dan jasa disajikan lebih tinggi, masing-masing sebesar Rp 202, 78 miliar.

Ketiga, terdapat realisasi pembayaran senilai Rp 68, 80 miliar sebab angka Rp 1. 302, 44 miliar yang disajikan dalam belanja pegawai, dengan tidak menggambarkan substansi honorarium pegawai sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Realisasi tersebut merupakan pembayaran dengan terjadi karena kesalahan penganggaran dan realisasi belanja personel yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Keempat, dari jumlah Rp 126, 08 miliar yang disajikan sebagai kas di gajah pengeluaran per 31 Desember 2020, di antaranya ada sebesar Rp 107, 09 miliar yang tidak berbentuk uang tunai dan/atau selisih simpanan di bank, sesuai ketentuan di dalam Penopang Akuntansi Pemerintahan dan berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima, terdapat utang jangka pendek lainnya sejumlah Rp 31, 57 miliar dari jumlah sebesar Rp 111, 94 miliar yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

Keenam, tim manajemen Sandaran Operasional Sekolah (BOS) serta Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) tidak melakukan rekapitulasi realisasi belanja sebesar Rp 66, 59 miliar atas pergantian persediaan dan saldo akhir persediaan yang bersumber lantaran belanja barang dan uluran tangan yang berasal dari sokongan BOS dan PPG. Tempat realisasi belanja tersebut, tidak diperoleh bukti pemeriksaan dengan cukup dan tepat buat dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai beban persediaan.

Belakang, pada penyajian nilai bayaran akumulasi penyusutan dan bagasi penyusutan atas aset tetap – jalan, irigasi, dan jaringan masing-masing sebesar Rp 3. 470, 53 miliar, Rp 2. 007, 36 miliar, dan Rp 141, 46 miliar, terdapat aktiva tetap – jalan, irigasi, dan jaringan berupa rehabilitasi, renovasi, dan/atau pemeliharaan dengan belum dan/atau tidak diatribusikan secara tepat ke kekayaan induknya. Ini mempengaruhi ketepatan perhitungan beban dan pengumpulan penyusutan.

Andaikata Pemerintah Kabupaten Jember melangsungkan atribusi aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan/atau pemeliharaan itu ke aset induknya secara tepat, maka penyajian jumlah akumulasi penyusutan dan beban penyusutan akan berbeda secara signifikan.

Buruknya pengelolaan APBD 2019 & 2020 sebenarnya menjadi antiklimaks jargon ‘3B’ dan ‘tegak lurus’ yang selalu didengungkan Bupati Faida selama menjabat. ‘Tegak lurus’ adalah keyakinan kepatuhan terhadap regulasi serta pemerintahan yang lebih tinggi.

Sementara dasar 3B diperoleh Faida daripada mendiang sang ayah, Musytahar Umar Thalib. “Kalau awak merasa bingung apakah ini benar atau salah, kudus atau tidak, ukurannya cuma tiga. Baik, benar, persis. Kalau sudah baik, benar, dan betul, maka tanpa takut untuk melangkah. Jika ada satu saja lantaran tiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka kamu tertinggal dulu satu langkah. Jelas ada sesuatu yang tak pas. Semuanya harus diperkirakan dulu, apakah sudah cantik tujuannya, benar hukumnya, tepat caranya. Meskipun baik maksudnya dan baik hukumnya, akan tetapi salah caranya, jangan diteruskan. Tiga-tiganya tidak boleh ditawar-tawar lagi, ” sebagaimana dikutip dari buku ‘Si Moai Ingin Jadi Dokter’.

Namun kendati antiklimaks, Faida ternyata tak terlampau galau saat BPK menyebut pelaksanaan APBD 2019 disclaimer atau tak bisa dinilai. “Kami menyadari itu kalau adalah sebuah opini, cuma alat instrumen administrasi. Yang penting uangnya tidak dibawa lari, ” katanya, di debat publik putaran prima pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (15/11/2020) malam.

Berbeda dengan Faida, Hendy justru menyebut penilaian buruk dari BPK sebagai kecelakaan bagi masyarakat Jember. “Akibatnya Pemerintah Kabupaten Jember bisa tidak dapat DID (Dana Insentif Daerah) yang jumlahnya cukup besar dari pemerintah pusat, ” katanya.

“Untuk sekelas Jember, DID-nya besar, bisa Rp 60 miliar lebih. Khayalkan, kalau Rp 60 miliar ini dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Jember, ” tambah Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi.

Itulah kenapa Hendy kesal berat. “Ini pekerjaan tarikh 2020. Bukan pekerjaan hamba dan sekarang saya harus cepat jawab semua LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) itu. Saya minta semua karakter yang terlibat wajib bertanggung jawab, ” katanya.

Hendy tidak mengatup peluang bagi aparat penegak hukum untuk masuk menyelidiki pengelolaan keuangan tersebut. “Saya serahkan pada ketentuan dengan berlaku saja. Siapa dengan berbuat harus berani bertanggungjawab, ” tegasnya.

Masuknya aparat penegak asas memang sangat memungkinkan. Muhammad Iqbal, doktor ilmu hubungan Universitas Jember dan bekas anggota tim konsultan humas Badan Pemeriksa Keuangan MENODAI, menilai, lima dari pesan LHP BPK terhadap tata APBD Kabupaten Jember 2020 berpotensi pidana.

Menurut Iqbal, opini tidak wajar ini fatal karena bersifat pervasif dan material. “Pervasif berarti ada kesalahan yang bisa berdampak besar ke mana pun serta sangat mendalam. Material berarti banyak ditemukan penyajian laporan secara tidak wajar ataupun dalam bahasa auditing yakni tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), tidak ada kecukupan pengungkapan, tak patuh terhadap ketentuan sistem perundang-undangan, dan sistem pengoperasian internal yang tidak efektif, ” katanya.

DPRD Jember bisa menodong BPK untuk melakukan penjagaan lanjutan dengan tujuan terbatas atau investigatif. “Kalau terlihat bahwa kinerja pengeloaan keuangan tidak baik, maka BPK harus meningkatkan pada audit investigasi. Kalau audit invetigasi sulit untuk ditemukan kesusahan negara, maka harus dikerjakan audit forensik yaitu dibedah satu persatu akuntansi pemerintah, untuk mengetahui alur pengeluaran uang dan pengunaan kekayaan sudah berapa besar, sapa yang mengunakan, siapa yang menyuruh, sehingga jelas morat-marit lintas penggunaan keuangan wilayah, ” kata Hermanto Rohman, pengamat kebijakan publik Universitas Jember.

Permintaan ini sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 tarikh 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negeri. Pasal 13 menegaskan, ‘pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan ajakan guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau bagian pidana’.

Perkara 14 ayat 1 menyebutkan ‘apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK cepat melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang bertemu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’. “Tindak lanjut harus dikerjakan, karena ada uang anak buah ratusan miliar yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK dengan telah dikelola secara tak wajar dan tidak sanggup dipertanggungjawabkan laporan penyajiannya, ” kata Iqbal.

Hermanto berharap opini BPK itu bukan hanya opini untuk gorengan politik. “Kalau hanya dibiarkan ya oleh sebab itu sekadar opini. Bahasa satirenya: WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) adalah Wajar Tapi Pancet saja, WDP (Wajar Dengan Pengecualian) adalah Wajar serta Pancet saja, TW (Tidak Wajar) ya tetap pancet saja. Semuanya menjadi biasa saja. Yang tidak pas adalah gorengan politiknya, ” katanya.

Hendy sudah menyatakan, semua yang terlibat pada pengelolaan APBD 2020 yang berkonsekuensi pada penilaian paham tidak wajar dari BPK harus bertanggungjawab. Kini letak menanti sikap DPRD Jember untuk menindaklanjutinya dengan aplikasi audit investigatif dan makin audit forensik. “Kami sedang akan melakukan rapat arahan, ” kata Itqon.

BPK pernah memiliki sejarah audit investigasi pada Jember, pada masa pemerintahan Bupati Samsul Hadi Siswoyo. Dari hasil audit investigatif saat itu ditemukan kelainan dana kas daerah sejumlah kurang lebih Rp 18 miliar. Setelah tak terpilih untuk periode kedua dalam Pemilihan Kepala Daerah 2005, Samsul harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan masuk penjara setelah divonis bersalah oleh molek hakim Pengadilan Negeri Jember. [wir/but]