Mojokerto (beritajatim. com) – Dewan Perwakilan Kaum Daerah (DPRD) di Mojokerto hendak membawa aspirasi mahasiswa terkait penolakan Undang-undang (UU) Omnibus Low Membikin Kerja, Kamis (8/10/2020). Pekan pendahuluan aspirasi para mahasiswa tersebut dibawa ke Jakarta.

Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh memastikan, pihaknya akan menampung semesta aspirasi masyarakat, buruh dan mahasiswa dan diteruskan pada lembaga Negeri Pusat dan DPR RI. “Semua yang diminta teman-teman terkait UNDANG-UNDANG Cipta Kerja ini sudah kita fasilitasi. Seluruh aspirasi akan diteruskan ke DPR RI, ” ungkapnya, Jumat (9/10/2020).

Pemimpin Dewan Pimpinan Cabang Partai Penentangan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Mojokerto ini menambahkan, ada enam pokok aspirasi dari perwakilan mahasiswa. Yakni menolak UU Cipta Kerja lantaran tidak pro terhadap rakyat kecil, mendesak Presiden Joko Widodo agar tidak menandatangi RUU Cipta Kerja menjadi UU.

Aktivis mahasiswa juga mengecam pengesahan RUU Cipta Kerja. Itu menyatakan pengesahan itu inkonstitusional yang tidak demokratis, pengesahan RUU Cipta Kerja merupakan persengkokolan jahat jalan legilasi yang abai pada kepentingan hak asasi manusia dan lingkungan hidup.

“Sudah awak terima, nanti kita usulkan di dalam bentuk berkirim surat pada DPR RI. Di Mojokerto aksi penolakan aman saja, Alhamdulillah teman-teman paham semua yang harus dan tidak dikerjakan. Seperti Unras di Alun-alun Mojokerto dan Kota Mojokerto juga kondusif malah kita duduk bareng untuk merumuskan, ” katanya.

Saat ini, lanjut Ayni, pihaknya masih menyusun draft dan berkirim surat ke DPR RI dengan rencananya akan dilakukan pada, Senin (12/10/2020). DPRD Kabupaten Mojokerto berupaya menjaga kondusifitas wilayah menghadapi gelombang aksi protes terkait penolakan Omnibus Law, apalagi dalam situasi pelik pandemi Covid-19.

“Jangan sampai tersedia gejolak-gejolak yang merugikan mungkin kesehatan teman-teman, jangan anarkis dan jangan sampai ada klaster baru pendemo selama pandemi, ” harapnya.

Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sunarto mengatakan, pihaknya juga telah menandatangani enam poin aspirasi sebab tiga aliansi mahasiswa yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Tindakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

“Kita di daerah menyampaikan informasi teman-teman mahasiswa tadi dan prosedurnya kita punya lembaga dengan lebih tinggi. Sehingga pasti mau kami sampaikan aspirasi ini semua yang dituju pada Presiden RI. Kita wakil dari rakyat, tengah rakyat Mojokerto punya enam keinginan untuk diadakan Judicial Review terkait Omnibus Law, ” ujarnya.

Diperkirakan Selasa (13/10/2020) ataupun Rabu (14/10/2020) pekan depan telah ada jawaban terkait aspirasi mahasiswa tersebut. Pihaknya juga memprioritaskan terpaut aspirasi mengenai kejadian adanya perlakukan dan intimidasi terhadap mahasiswa pada sejumlah wilayah saat turun ke jalan menolak UU Cipta Kerja.

“Jangan sampai seperti tahun 1998, banyak yang hilang. Jangan sampai itu terjadi, kalau di Kota Mojokerto saya rasa kondusif, ” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang (PC) PMII Mojokerto, Ikhwanul Qirom menyampaikan, pihaknya mau tetap mengawal isu lokal dengan telah lama terjadi termasuk menolak UU Cipta Kerja yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. “Kami membuat MOU dengan DPRD Kabupaten maupun DPRD Kota Mojokerto, ” urainya.

Masih logat Ikhwanul, pihak yang akan mengamati DPRD benar-benar menyampaikan ke DRI RI terkait aspirasi mahasiswa yang ada di Mojokerto. Yakni supaya UU Cipta Kerja untuk tidak ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. [tin/suf]