Dapatkan promo member baru Pengeluaran SGP 2020 – 2021.

Gubahan Oryza A. Wirawan dengan judul “Mewaspadai Ekspektasi Tinggi” dalam Beritajatim. com, Kamis (18/3/2021), dengan menyajikan ilustrasi tentang suasana psikologis kolektif masyarakat pada tiga kabupaten-kota di Jawa Timur, membuat saya ngerasa tergoda untuk menyajikan prospek lain dari apa dengan dia sajikan di tulisan itu.

Bahwa, Kabupaten Jember memiliki “kisah” transisi yang sangat berbeda dengan Banyuwangi dan Surabaya, itu sudah sangat nyata diuraikan oleh Oryza. Jember saat ini dipimpin oleh seorang penumbang petahana, tidak oleh seorang “putera mahkota” yang memang sudah disiapkan oleh pendahulunya. Beban ekspektasi Kepala Daerah Jember secara demikian akan jauh lebih berat daripada Banyuwangi atau Surabaya.

Belum lagi jika kita memperhitungkan aspek lain: “kendaraan” yang digunakan sebab tiga kepala daerah itu sangat berbeda kondisinya. Aku ibaratkan Eri Cahyadi pada Surabaya dan Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi sudah mempunyai garasi yang di dalamnya sudah tersedia mobil Pajero Sport Dakkar 4×4 secara service record rutin, berbahan bakar Pertamina Dex full tank, dan sedang dipanasi juga mesinnya. Singkat logat, kepala daerah sebagai sopir tinggal pakai. Mau offroad ke mana pun akur.

Bagaimana dengan Hendy Siswanto di Jember? Saya mengibaratkan dalam ‘garasi pemerintahan’ Hendy hanya ada mobil L-300 jadul, onderdilnya kocar-kacir tidak karuan kelanjutan sempat dirawat oleh montir eksperimental, bannya gundul vulkanisiran, jalannya terseok-seok. Itu biar BBM-nya kosong alias belum punya APBD. Mau tusuk gas bagaimana? menghidupkan pesawat saja akan berat untuk sang sopir.

Tapi justru di sinilah kemudian kearifan lokal serta kecerdasan Hendy Siswanto dalam Jember nampak nyata. Pilihan-pilihan aksi yang dipilihnya sangat efektif, karena memakai ancangan kuratif dan korektif dalam tahapan awal.

Apa hasilnya? Masyarakat Jember punya ekspektasi tinggi terhadap kinerja kepala daerahnya dengan baru. Tapi namanya sekadar ekspektasi. Masyarakat sering tidak sabaran dan terburu-buru buat menuntut kinerja kepala daerah. Padahal Hendy Siswanto belum genap sebulan bekerja.

Baik, mari kita urai secara obyektif. Setidaknya ada tiga lompatan fundamental yang sudah diraih Hendy Siswanto di Jember di sebulan ini. Menurut saya ini harus diapresiasi, karena ini bukan pencapaian yang biasa-biasa saja. Tidak semua kepala daerah mampu melakukannya dengan cepat.

Pertama, tingkat respons dengan mengasyikkan dari pemerintah wilayah terhadap keterbukaan informasi. Kedua, gestur komunikasi pemerintah kawasan yang hangat, cair, sigap dan solutif dalam dunia politik lokal. Ketiga, arketipe interaksi vertikal yang prospektif dan produktif antara negeri daerah dengan pemerintah kepala.

Mengapa 3 poin capaian ini menjelma sangat penting? Karena inilah yang menjadi antitesa terukur sebagai respons Hendy Siswanto terhadap warisan situasi dengan dihadapinya saat mengawali posisi sebagai kepala daerah. Selebihnya hanya aspek-aspek teknis operasional yang perlu ditindaklanjuti oleh pasukannya di birokrasi secara akseleratif. Birokrasi harus cepat bangun, bergerak, dan bergegas, mengikuti ritme dan tempo dari Sang Koreografer.

Sekarang, kita berpindah ke unsur penyelenggara pemerintahan daerah selain kepala wilayah, yaitu DPRD. Sejauh tersebut antusiasme DPRD Jember di dalam mengimbangi style kepala kawasan yang sigap, gercep dan taktis, cukup menggembirakan. Pasti akan selalu ada dinamika politik di dalamnya, tersebut wajar. Namanya saja lembaga politik. Justru dinamika sama dengan inilah yang akan menjelma semacam topping atau dressing dalam hidangan kuliner. Sewarna penyempurna penyajian agar citarasanya menjadi lebih sempurna.

Tapi penyebutan diksi oposisi dalam beberapa pemberitahuan terakhir di Jember, menghasilkan saya agak menahan mesam-mesem simpul. Begini perspektifnya: tanpa disebut pun, sebenarnya legislatif adalah oposisi secara kelembagaan. Ingat, ada fungsi penjagaan di situ. Bedanya secara oposisi ala barat, DPRD dalam konteks pemerintahan di negeri ini adalah setia and cunstructive opposition. Dengan jalan apa kok bisa begitu?

Begini alur pikirnya. Negara kita dalam melaksanakan pemerintahan, menganut sistem presidensiil, bukan sistem parlementer kaya di banyak negara asing. Dalam sistem presidensiil, rakyat memilih keduanya, baik manajer maupun legislatif. Tapi akadnya berbeda.

Permufakatan antara rakyat dengan eksekutif begini: ‘Kami pilih kamu, ini kewenanganmu, ini anggaranmu, dan tolong wujudkan keinginan dan kebutuhan kami. Jalankan roda pembangunan dengan baik’.

Sementara persetujuan rakyat dengan legislatif berbeda. ‘Saya pilih kalian untuk jadi mitra bupati di dalam menjalankan roda pembangunan. Akan tetapi kalian jangan jadi mitra yang ‘ho’oh-ho’oh’ saja. Kudu kritis dalam mengawasi kewenangan dan anggaran yang dijalankan oleh bupati. Kalian harus ikut menyusun anggarannya. Kalau kurang pas dengan benar yang kami berikan ke kalian, harus dikoreksi’.

Oleh karena itu mudah dipahami, dewan beroposisi bukan hal yang luar biasa. Biasa saja, karena dasar sudah semustinya begitu. Berarti, jika DPRD kritis mengenai tema tertentu misalnya, bukan berarti mereka sedang nyinyir. Itu adalah bentuk kemesraan antara legislatif dan eksekutif. Bahasa cinta semacam ini mungkin agak sulit dipahami oleh pihak lain. Petitih pasutri, cinta, kemesraan dan kerinduan adalah satu bagian yang indah.

Namun jangan lupa, jika ekspektasi itu adalah kerinduan yang ejawantah, maka keinginan kerinduan sebaiknya juga tidak boleh terburu-buru. Irama nafsu idealnya harus awet, awet lama dan saling pengaruh tangan dengan erat.

Saya optimis, kalau kisah cinta antara eksekutif dan legislatif ini akan indah dan menarik, serta tentu saja berujung sejahtera. Syaratnya untuk bisa menikmati kisah indah ini; pahami alurnya, berdamailah dengan waktu, ritme dan proses. [but]

Abdul Kadir Karim, Mantan Ketua Tim Fokus Pengembangan Manajemen Daerah, Sebuah Lembaga Adhoc yang Disupervisi Langsung oleh BPKP Kantor Agen Provinsi Jawa Timur.