Jember (beritajatim. com) – Sanksi yang dijatuhkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terhadap Bupati Faida dirayakan sejumlah warga, di halaman gedung DPRD Jember, Rabu (9/9/2020). Mereka menggelar aksi cukur gundul & tumpengan.

Salah mulia peserta aksi cukur gundul tersebut adalah David Handoko Seto, anggota DPRD Jember dari Fraksi Golongan Nasional Demokrat. Ia dicukur bergandengan KH Syaifur Rijal atau Gus Syef, salah satu tokoh Nahdlatul Ulama dan keponakan almarhum Rois Aam Pengurus Besar NU KH Achmad Shiddiq.

“Ini adalah bentuk apresiasi kami terhadap semangat rakyat Jember yang menerima apa yang dilakukan gubernur. Gubernur sudah menjatuhkan sanksi kepada tumenggung Jember, ” kata David.

Menurut David, walau kendati sanksi itu berupa larangan penerimaan gaji dan hak-hak keuangan lainnya selama enam bulan, itu sudah cukup membuktikan kesalahan bupati. “Kami sudah membuktikan bahwa bupati sudah bersalah dalam hal tidak adanya APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2020. Masyarakat Kabupaten Jember kini tahu bahwa bupatilah yang bersalah, ” katanya.

David berharap semangat asosiasi tetap terjaga. Ia meminta sokongan masyarakat agar DPRD Jember tentu konsisten.

David percaya ini bukan sanksi terakhir. “Pada rapat tanggal tujuh Juli 2020 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, ada enam item kesepakatan. Salah satunya bupati kudu memperbaiki Kedudukan Susunan Organisasi serta Tata Kerja dan diberikan zaman hingga 7 September. Hari ini sudah lewat, tapi belum tersedia tanda-tanda bupati melaksanakan kesepakatan yang dibuat forum resmi di Kemendagri, ” katanya.

“Kami mendesak Menteri Dalam Negeri serta Gubernur Jawa Timur agar cepat memberikan rekomendasi berupa sanksi pemberhentian tetap terhadap Bupati Faida, karena tidak mematuhi perundang-undangan negeri tersebut. Ingat, Jember termasuk dalam NKRI dan itu tidak boleh lepas dari aturan yang ada, ” kata David.

Sebelumnya, Faida sudah pernah menegaskan, telah menindaklanjuti rekomendasi dari Kemendagri, lupa satunya yaitu telah mencabut 30 Peraturan Bupati tentang KSOTK dalam tanggal 3 Januari 2019 dan memberlakukan kembali Perbup KSOTK di tanggal 31 Desember 2020.

“Saya telah mencabut 30 Peraturan Bupati tentang KSOTK di tanggal 3 Januari 2019 & memberlakukan kembali Perbup KSOTK di tanggal 31 Desember 2020 setelah gubernur melakukan evaluasi Peraturan Tumenggung KSOTK tersebut. Dengan demikian Perbup tentang KSOTK perangkat daerah di lingkungan Pemkab Jember telah cocok dengan struktur dan nomenklatur, ” terangnya. [wir/but]