Surabaya (beritajatim. com) – Polisi meniadakan acara yang diselenggarakan oleh pola Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Polisi beralasan, pembubaran dilakukan perlu keselamatan masyarakat, karena kegiatan tersebut dianggap melanggar undang-undang atau Sistem Pemerintah terkait dengan pandemi Covid-19.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan, sebelum akhirnya dibubarkan Polisi, kegiatan ini dilakukan dengan berpindah-pindah. Awalnya kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Juang 45 Surabaya, namun di lokasi tersebut banyak penolakan dari masyarakat, dan kesibukan tersebut dipindah di Museum NU, Jalan Gayungsari Surabaya, di wadah tersebut juga mendapat penolakan, serta akhirnya kegiatan tersebut berpindah lagi di Graha Zabal Nur Surabaya, dan akhirnya kegiatan tersebut dibubarkan Polisi.

Berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) nomor 6 tarikh 2020, Peraturan Daerah (Perda) bagian 2 tahun 2020, dan Susunan Gubernur (Pergub) nomor 53 tahun 2020, dan Peraturan Walikota (Perwali) serta Peraturan Bupati (Perbub) dalam seluruh Jawa Timur, bahwa setiap kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, wajib dilakukan adanya asesmen.

“Asesmen di sini merupakan, untuk menilai layak dan tidaknya penyelenggaraan ini sesuai dengan aturan kesehatan yang berlaku, dari mulai kapasitas tempat, jumlah orangnya, mengabulkan rapid, kemudian kesiapan protokol kesehatan, jadi tidak hanya menggunakan kedok, ” jelas Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Kabid Humas Polda Jatim, Senin (28/9/2020).

Selain itu, Kombes Pol Trunoyudo mengatakan, dengan mendasari Peraturan Pemerintah RI nomor 20 tahun 2017, tentang tata jalan perijinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya serta pemberitahuan kegiatan politik. Pada pasal sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia, di mana pengelola wajib meminta izin keramaian. Tetapi dalam hal ini kegiatan itu tidak memiliki izin sebagaimana dengan diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2017.

“Yang selanjutnya adalah, juga adanya kontra dengan kegiatan tersebut, maka dalam hal tersebut mengacu pada peraturan perundangan dengan berlaku, juga adanya peraturan terkain dengan pandemi Covid-19, kedua-duanya kita lakukan penghentian kegiatan. Mengingat keselamatan rakyat atau masyarakat adalah asas yang tertinggi, ” tegas Kombes Pol Trunoyudo.

Kabid humas Polda Jatim menambahkan, kegiatan-kegiatannya selanjutnya dapat dilakukan secara virtual, atau hal hal yang tidak mengumpulkan massa. [uci/but]