Dapatkan promo member baru Pengeluaran SGP 2020 – 2021.

Jember (beritajatim. com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, kudu melakukan kebijakan desentralisasi pelayanan kependudukan dari kantor Biro Kependudukan dan Catatan Biasa ke kecamatan untuk memacu pelayanan administrasi kependudukan.

Ini salah kepala rekomendasi DPRD Jember, Jawa Timur, terhadap Laporan Masukan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020, di gedung DPRD Jember, Sabtu (17/4/2021) suangi.

“Layanan perekaman KTP (kartu tanda penduduk) telah terlaksana di masing-masing kecamatan. Namun demikian pencetakannya masih tersentralistik di Dispendukcapil, ” kata Danis Barlie Halim, spesialis bicara DPRD Jember sebab Partai Nasdem.

Menurut Danis, dengan layanan sentralistik tersebut, masyarakat sedang merasa terbebani. Pasalnya langgeng ada antrean pemohon servis di kantor Dispendukcapil & ketidakpastian penyelesaian layanan dengan berdampak pada tambahan periode dan biaya. “Ini juga membuka peluang terjadinya pungli, ” katanya.

Pemerintah Kabupaten Jember kudu lebih mengintensifkan sosialisasi mengenai pelayanan adminduk yang barangkali, cepat, dan gratis pada masyarakat. “Peningkatan layanan adminduk di Dispendukcapil telah dilakukan melalui jaringan online Lahbako. Ttapi belum banyak diketahui oleh masyarakat, ” sebutan Danis. [wir/kun]