Jakarta (beritajatim. com) – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan dari 315 bakal pasangan calon (bapaslon) dengan telah mendaftar, sebanyak 141 bapaslon diduga melanggar aturan protokol kesehatan tubuh. Dugaan pelanggaran ini terkait secara jumlah massa yang datang ke kantor KPU setempat saat bermaksud mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada Serentak 2020.

“141 Bapaslon tersebut diduga melanggar peraturan PKPU (Peraturan PKU) yang dengan tegas melarang konvoi dan perarakan di tengah pandemik covid-19, ” ungkap Fritz dalam pertanyaan tertulisnya, Minggu (6/9/2020).

Pada hal tersebut, Fritz menegaskan, Bawaslu akan melakukan dua hal. Prima, berupa saran perbaikan (teguran). Kedua, melaporkan bapaslon yang melanggar adat kesehatan kepada pihak pihak lain yang berwenang seperti kepolisian.

Menurutnya sudah menjadi perintah Bawaslu melakukan fungsi pengawasan dan penegakan hukum Selain itu, tempat meyakini sudah menjadi kewajiban untuk setiap orang untuk mencegah supaya tidak terjadi penyebaran covid-19.

Fritz juga mengungkapkan KPU telah melakukan sosialisasi jauh keadaan sebelumnya kepada partai politik (parpol) untuk datang hanya membawa bapaslon, LO (Liaison Officer/penghubung), dan peserta pengurus parpol saja. Hal tersebut baginya sebagai bagian untuk menerapkan protokol kesehatan.

Mengenai sanksi, lanjut Fritz, apabila mengacu terkait Undang-Undang (UU) Pemilihan (Pilkada) dan PKPU maka yang Bawaslu lakukan adalah saran perbaikan dan juga memberikan dugaan pelanggaran administratif kepada bapaslon atau KPU dengan diduga melanggar.

“Terhadap pelanggaran tersebut Bawaslu tidak hanya memberikan saran dan perbaikan selalu, tetapi juga dianggap meanggar kode etik mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam PKPU, ” ungkapnya.

Dia menambahkan, selain UU Pemilihan, masih ada UNDANG-UNDANG lainnya yang perlu diperhatikan misalnya UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular serta UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Fritz menegaskan apabila dalam kupasan Bawaslu ditemukan pelanggaran terkait ke-2 UU tersebut, maka Bawaslu akan merekomdesikan kepada pihak lain seolah-olah kepolisian guna menindaklajuti lebih jauh. Hal ini baginya sesuai UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Bagian 1 Tahun 2015.

“Arak-arakan dan pengerahan massa menurut saya sudah berpotensi atau mampu diduga melanggar Pasal 14 UU 4/1984 dan Pasal 93 UNDANG-UNDANG 6/ 2018 atau larangan sejak peraturan daerah setempat. Untuk itu, Bawaslu Provinsi/Kabupaten Kota meneruskan temuan atau laporan yang bukan menjelma kewenangannya kepada instansi yang berwenang sesuai Pasal 28 (1) e dan Pasal 33 e UU 6/2020, ” jelas Fritz.

Koorditor Bagian Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu itu berharap tidak ada klaster baru penyebaran covid-19. Dirinya meyakini, pelaksaan pilkada saat pandemik covid-19 bukan hanya sekadar tugas KPU dan Bawaslu saja, melainkan pula menjadi tugas komponen bangsa buat menyukseskan pesta demokrasi dibarengi dengan memberantas covid-19. Sehingga, dia mengajukan, seluruh pihak tidak hanya cakap teknis kepemiliuan, namun juga tersedia kepatuhan kepada protokol kesehatan.

“Mematuhi protokol kesehatan merupakan komitmen kita bersama. Kita membutuhkan ketegasan masing-masing pihak menerapkan aturan kesehatan. Ketegasan dari Kepolisian, Satpol PP, Satgas, lemda, dan semesta pihak untuk menerapkan protokol kesehatan, ” ujarnya. [hen/but]