Bonus harian di Keluaran SDY 2020 – 2021.

Pamekasan (beritajatim. com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, mengalokasikan anggaran Dana Bagi Hasil Bea Tembakau (DBHCT) 2021 untuk tiga bidang berbeda, yakni bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum.

Bahkan dari total anggaran DBHCT sebesar Rp 64, 5 miliar, sebesar 50 persen di antaranya diperuntukkan pada bidang ketenteraman masyarakat. Sementara sisanya untuk dua bidang lainnya, mengungkung sebesar 25 persen untuk bidang kesehatan dan 25 lainnya untuk bidang penegakan hukum.

“DBHCT ini nantinya dikelola setiap leading zona berbeda. Bidang kesehatan ditangani Dinas Kesehatan dan RSUD Waru, bidang penegakan dasar akan dibentuk Satgas (Satuan Tugas) dengan melibatkan penegak hukum dan tim agen informan, ” kata Kabag Perekonomian Setda Pamekasan, Sri Puji Astutik, Senin (7/6/2021).

Sementara untuk bidang kesejahreraan masyarakat dialokasikan untuk berbagai sektor dengan beragam leading sektor berbeda. “Dari setengah anggaran untuk bidang ini, sebesar 15 persen diperuntukkan bagi peningkatan kualitas bahan baku yang akan ditangani Dinas Pertanian, dan kegiatan pelatihan ditangani Disnakertans, ” ungkapnya.

“Termasuk juga anggaran yang diberikan kepada buruh tani tambakau dan butuh pabrik cerutu, setiap orang menerima sebesar Rp 300 ribu setiap bulan dan data penerima berasal dari Dinas Pertanian. Sedangkan untuk data praktisi pabrik rokok berasal sejak Disperindag, ” jelasnya.

Proses bantuan tersebut nantinya bakal diberikan semasa enam bulan, namun orang yang berhak menerima situasi itu belum pernah menerima bantuan yang dikucurkan negeri. Seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Jalan (PKH) dan jenis sandaran lainnya.

“Persyaratan itu sesungguhnya sudah diatur dalam keyakinan penyaluran BLT dari taksiran DBHCT, termasuk seorang budak pekerja di pabrik rokok. Tapi masih dalam utama KK (Kartu Keluarga) dengan pengampu sebagai penerima PKH, ini dapat menerima sandaran BLT DBHCT, ” imbuhnya.

Tidak hanya itu, alokasi anggaran DBHCT tersebut juga dilakukan jadi bentuk upaya pencegahan kepada peredaran rokok ilegal dalam wilayah setempat. “Hal tersebut kita lakukan untuk menekan rokok ilegal, baik pada tingkat produsen maupun peredarannya. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi, pengawasan dan penegakan hukum, ” tegasnya.

“Dari itu, belakang kita akan bekerjasama secara pihak Bea Cukai dan membentuk agen informan dalam tingkat desa/kelurahan. Sekaligus memaksimalkan pengawasan untuk menekan peredaran rokok ilegal, ” pungkasnya. [pin/kun]